ANGGOTA DPRD Provinsi Jawa Barat Heri Koswara berjanji mengawal aspirasi kebutuhan komputer SMKN 3 Kota Bekasi. Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembina upacara, Senin (20/3/2023).

“Untuk sekolah yang saya kunjungi ini, SMKN 3 Kota Bekasi, mungkin yang akan saya kawal adalah kebutuhan komputer,” kata Heri.

Bang HK, sapaan akrabnya, melakukan kunjungan silaturahim ke sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK di wilayah Jawa Barat dalam rangka memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah.

“Salah satu implementasi undang-undang pemerintah daerah adalah kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK kan sekarang di bawah Dinas Pendidikan Provinsi,” tambah Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Kota Bekasi dan Depok itu.

Pada kesempatan itu, Heri memberikan motivasi kepada para pelajar di SMKN 3 Kota Bekasi.

“Belajar dengan rajin dan tekun sehingga bisa menjadi pribadi yang siap bersaing dalam dunia kerja. Semoga dari sini akan lahir pekerja handal dalam keahlian mereka masing-masing, dan jadi pemimpin di masa yang akan datang,” tukasnya.

Baca Juga: Siswa SMKN 1 Kota Bekasi Penghafal Al-Quran Dapat Hadiah dari Heri Koswara

DPRD Jawa Barat Siap Kawal Kebutuhan Komputer SMKN 3 Kota Bekasi

Sementara itu, Kepala SMKN 3 Kota Bekasi Soso Arifianto mendukung kegiatan motivasi yang diberikan kepada anak didiknya.

“Saya mendukung apa yang disampaikan Pak Heri kepada para siswa, apalagi beliau seorang Ustaz,” kata Soso Arifianto.

Lebih lanjut, Soso berharap, Bang HK dapat menepati janji untuk mengawal kebutuhan komputer di sekolahnya.

“Untuk aspirasi yang kita usulkan, mungkin komputer untuk kebutuhan pembelajaran. Semoga terwujud,” tutupnya.

Diketahui, Heri Koswara merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 3 yang membawahi Bidang Keuangan, meliputi: Pendapatan Asli Daerah

(Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah),

Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak dan Gas Alam),

Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, serta Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain-lain penerimaan yang sah.[red]