BANG Heri Koswara Calon Walikota Bekasi siap tingkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh.

Hal itu disampaikan saat bersilaturahim ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Bekasi, Jumat (28/6/2024).

Dalam kunjungan silaturahim itu, Bang Heri Koswara yang juga Ketua DPD PKS Kota Bekasi diterima langsung Ketua DPC K-SPSI Bekasi R. Abdullah bersama pimpinan enam Federasi Serikat Pekerja (FSP) yang tergabung dalam K-SPSI Bekasi.

Seperti Federasi Serikat Pekerja (FSP) KEP SPSI, FSP LEM SPSI, FSP TSK SPSI, FSP PPMI SPSI, FSP KAHUT SPSI dan FSP RTMM.

Menurut R. Abdullah, baru Heri Koswara calon Wali Kota Bekasi yang pertama berkunjung ke markasnya para pekerja yang tergabung dalam K-SPSI Bekasi.

Baca juga: BM Peterpen Tunjukkan Dukungan kepada Heri Koswara dalam Pilkada Kota Bekasi 2024

R. Abdullah menjelaskan SPSI adalah organisasi serikat pekerja yang bersifat independen dan membebaskan seluruh anggotanya untuk bergabung dengan semua partai politik, termasuk boleh bergabung dengan PKS.

“Sebagai Ketua DPC K-SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi, saya menitipkan pesan pentingnya peningkatan kesejahteraan dan nasib para pekerja (buruh) Kota Bekasi dan keluarganya, saat nanti Pak Heri Koswara terpilih menjadi Wali Kota Bekasi 2024-2029. Tentu saja dengan tidak mengabaikan kepentingan para pengusaha, sehingga investasi di Kota Bekasi terus kondusif dan berkembang,” harap R. Abdullah.

Bang Heri Koswara Calon Walikota Bekasi Siap Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja dan Buruh

Merespons harapan K-SPSI soal kesejahteraan pekerja dan buruh, Heri Koswara menyambut baik ajakan DPC K-SPSI Bekasi agar Pemerintah Kota Bekasi memiliki Perda Ketenagakerjaan.

Menurut Heri Koswara yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini, hal tersebut sesuai misi PKS untuk mensejahterakan buruh, pekerja dan petani.

Untuk mengemban misi ini, PKS memiliki struktur khusus pekerja, buruh dan petani.

Bang Heri Koswara ini setuju ada Perda Ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan lewat program pelatihan tenaga kerja yang bersumber dari APBD Kota Bekasi. Pasalnya, dari sisi pendapatan APBD Kota Bekasi selama ini juga tidak berbeda jauh dengan APBD Kabupaten Bekasi yang hampir Rp7 triliun.

“Saya setuju ada Perda Ketenagakerjaan. Saya juga siap menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan DPC K-SPSI Bekasi,” tandas Bang Heri Koswara.[red]