PASANGAN Heri-Sholihin mengucapkan apresiasi kepada para Relawan atas dukungan selama Pilkada Kota Bekasi 2024.

Dalam unggahan Instagram-nya, Heri Koswara, calon wali kota Bekasi, menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para saksi, relawan, dan masyarakat yang telah bekerja keras dan berkontribusi selama perhelatan Pilkada Kota Bekasi 2024.

Heri-Sholihin mengapresiasi dedikasi relawan dalam mengawal suara dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.

“Perjalanan kita masih panjang, tetap semangat,” ujar Heri dalam unggahannya, mengingatkan semua pihak untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik.

Baca juga: Heri-Sholihin Masih Unggul di Rekapitulasi 10 Kecamatan

Heri-Sholihin Apresiasi Para Relawan atas Dukungan Selama Pilkada Kota Bekasi 2024

Namun, perjalanan Pilkada Kota Bekasi 2024 tidak berhenti di situ.

Pasangan calon Heri Koswara dan Sholihin (Heri-Sholihin) beserta relawan dan pendukungnya berencana mengajukan gugatan atas proses perhelatan Pilkada Kota Bekasi 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan ini diajukan melalui tim kuasa hukum mereka, yang dipimpin oleh Iqbal Daut Hutapea.

Iqbal mengungkapkan bahwa mereka telah memasukkan permohonan sengketa pilkada ke MK dan sedang menunggu nomor perkara.

Dalam gugatan tersebut, tim kuasa hukum Heri-Sholihin melampirkan sejumlah bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi menjelang hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

Mereka juga mencantumkan laporan tentang dugaan kecurangan lainnya yang hingga kini belum mendapat respons dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.

Iqbal berharap agar MK tidak hanya mempertimbangkan syarat formal gugatan terkait ambang batas selisih suara dalam pilkada, tetapi juga memberikan perhatian pada dugaan kecurangan dan praktik politik uang yang terjadi selama proses Pilkada Kota Bekasi.

Gugatan yang diajukan oleh Heri-Sholihin yang didukung oleh para relawan ini mencakup sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada, dan diharapkan dapat mendapat perhatian dari MK untuk memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan di Kota Bekasi.[red]