BANG Heri Koswara sebagai Bakal Calon Wali Kota Bekasi jalani coklit dokumen kependudukan.

“Jelang Pilkada 2024, saya dan istri menerima petugas Pantarlih dari KPU, Bawaslu, Panwascam, dan PPK. Dalam agenda ini dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terkait dengan dokumen kependudukan oleh petugas Pantarlih,” jelas Bang Heri Koswara.

Dokumen yang diperiksa di antaranya adalah dokumen kependudukan yang telah memiliki syarat memilih pada Pilkada Kota Bekasi 2024.

Coklit merupakan bagian dari tahapan Pilkada, hal ini tentu berdampak pada pasrtisipasi pemilih di Kota Bekasi.

Bang Heri Koswara menyampaikan harapannya terhadap Pilkada Bekasi 2024.

Heri Koswara Bakal Calon Wali Kota Bekasi Jalani Coklit Dokumen Kependudukan

“Saya berharap pada Pilkada 2024 ini banyak partisipasi dari masyarakat, antusias yang tinggi dan semua terlibat. Semoga warga Kota Bekasi semakin bersemangat untuk menentukan nasib dan masa depan kota tercinta ini untuk memilih pemimpin sesuai dengan kapasitas dan keinginan hati untuk Kota Bekasi yang lebih baik kedepan,” tulis Bang Heri pada akun instagramnya.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by H. Heri Koswara, M.A. (@bangherikoswara)

Sebagai calon pemimpin selanjutnya untuk Wali Kota Bekasi, Bang Heri Koswara siap tingkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh.

Hal itu disampaikan saat bersilaturahim ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Bekasi, Jumat (28/6/2024).

Baca juga: Bang Heri Koswara Calon Walikota Bekasi Siap Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja dan Buruh

Dalam kunjungan silaturahim itu, Bang Heri Koswara yang juga Ketua DPD PKS Kota Bekasi diterima langsung Ketua DPC K-SPSI Bekasi R. Abdullah bersama pimpinan enam Federasi Serikat Pekerja (FSP) yang tergabung dalam K-SPSI Bekasi.

Merespons harapan K-SPSI soal kesejahteraan pekerja dan buruh, Heri Koswara menyambut baik ajakan DPC K-SPSI Bekasi agar Pemerintah Kota Bekasi memiliki Perda Ketenagakerjaan.

Menurut Heri Koswara yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini, hal tersebut sesuai misi PKS untuk mensejahterakan buruh, pekerja dan petani.

Untuk mengemban misi ini, PKS memiliki struktur khusus pekerja, buruh dan petani.[red]